Bahaya Menjadi Seorang Pemimpin

Pengalaman empiris bangsa dari beberapa kali pergantian pemerintahan dan wakil rakyat selalu menunjukkan perilaku yang sama, yaitu tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat. Janji-janji mendahulukan dan mementingkan rakyat hanya sekadar retorika di masa kampanye. Setelah terpilih, rakyat hanya dijadikan objek, baik untuk meningkatkan penghasilan pribadi atau kelompoknya, maupun sebagai pembenaran atas kebijakan yang tak populis dan menyengsarakan rakyat.

Perilaku ini jelas bertentangan dengan apa yang telah Rasulullah SAW dan para sahabat contohkan. Rasulullah mengatakan pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum itu. Artinya, tugas pemimpin itu memberikan pelayanan yang optimal kepada rakyat dengan memelihara segala urusan, kesejahteraan, dan kemaslahatan rakyatnya.

Rasululullah telah mengingatkan para pemimpin yang tidak amanah bahwa mereka kelak tidak akan pernah mencium wanginya surga. Rasulullah bersabda, ''Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memelihara dan mengurusi kemaslahatan rakyat lalu dia tidak melingkupi rakyat dengan nasihat kecuali ia tidak akan mencium harumnya surga.'' (HR Bukhari).

Dalam riwayat yang lain Rasulullah menegaskan, ''Tidak seorang hamba pun yang diserahi Allah memelihara dan mengurus (kepentingan) rakyat, lalu meninggal, sementara ia menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan atas dirinya surga.'' (HR Muslim, Ahmad, dan ad-Darimi). Bahkan, Rasulullah mendoakan pemimpin yang menyengsarakan umatnya agar Allah menimpakan kesengsaraan yang sama kepada mereka. Doa Rasulullah, ''Ya Allah, siapa saja yang memegang urusan umatku dan bersikap memberatkan atau menyulitkan mereka, maka balaslah dengan perlakuan yang sama. Siapa saja yang memegang urusan umatku lalu bersikap lembut kepada mereka, balaslah dengan perlakuan yang sama.'' (HR Muslim).

Uraian di atas jelas menunjukkan betapa besar azab dan siksa yang akan diterima oleh para pemimpin yang diberikan amanah untuk mengurusi rakyatnya, tetapi tidak amanah dan membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Azab dan siksa ini tentu bukan hanya diterima di dunia saja. Tetapi, yang lebih dahsyat di akhirat kelak ketika semua dihadapkan kepada pengadilan Yang Maha Adil, Allah SWT.

Para pemimpin dan wakil rakyat yang diberikan amanah memimpin bangsa ini seharusnya merenungi semua apa yang Rasulullah ajarkan dalam masalah memimpin rakyat. Bahkan, sebaiknya mereka patut berguru kepada kesuksesan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Beliau seorang pemimpin yang masih muda, tetapi dapat menyejahterakan rakyatnya dalam waktu yang relatif singkat.

Kuncinya, beliau menanamkan pemerintahan yang bersih, menghilangkan fasilitas-fasilitas yang memboroskan kas negara, menutup kebocoran anggaran, mengorbankan harta pribadinya untuk kepentingan rakyat, menegakkan hukum dengan adil dan selalu menasihati rakyatnya untuk selalu taat kepada Allah dan rasul-Nya. Wallahu a'lam.

Apa yang membuat haram, jangan ragu terhadap fatwa fatwa MUI

Kenapa orang masih saja ribut dengan yang namanya lembaga keuangan yang berbasis syariah?padahal MUI yang jelas jelas lembaga resmi negara RI yang terdiri dari kumpulan para ulama ulama telah memberikan lebel HALAL.

Saya sendiri awalnya ragu ragu dan sering merenungi apa yang menjadi bahan renungan saya, yaitu masalah bank syariah dan asuransi syariah, karena masih ada segolongan orang yang ragu dan masih bimbang terhadap fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah dan asuransi syariah. Dan ini membuat saya berfikir terus untuk mencari tahu yang sebenarnya.

Artikel ini saya tulis karena di luar sana ada pendapat yang menyatakan bahwa asuransi asuransi syariah itu hukumnya tetap  haram (katanya). Pendapat semacam ini bertebaran di internet dan sempat menggalaukan beberapa masyarakat.

Jika betul demikian, berarti membeli asuransi itu hukumnya haram, memanfaatkannya haram, mempromosikannya haram, menjualnya haram, dan upah yang diterima darinya pun haram. Selain itu bagi PNS yang menggunakan fasililats kesehatan dari negara juga haram dong?

Dan jika asuransi syariah pun hukumnya masih haram, lalu apakah alternatifnya?

Sebetulnya ada dua pendapat mengenai hal ini. Ada yang menghalalkan asuransi syariah, ada pula yang mengharamkan. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam, terlebih dalam masalah-masalah kontemporer, adalah hal biasa. Sebagai orang yang bukan bergelut di bidang hukum Islam, saya dapat saja menghemat energi dengan memilih salah satu pendapat dan menyalurkan energi saya untuk memikirkan hal-hal yang lain.

Namun saya ingin mendalami ilmu  terkait hal ini. Saya akan memulai dari pendapat yang mengharamkan asuransi syariah, karena dari sinilah latar belakang artikel ini. Sejauh saya menelusuri di internet, saya belum menemukan bantahan atau jawaban dari pendapat-pendapat tersebut. Mungkin saja artikel ini akan menjadi jawaban.

Pendapat Yang Mengharamkan Asuransi Syariah

Jika kita ketik “hukum asuransi syariah” di mesin pencari, kita akan menemukan sejumlah artikel dan tanya jawab yang mengeluarkan pendapat haramnya asuransi syariah. Supaya para pembaca dapat ikut berdiskusi, berikut tautan dari artikel-artikel tersebut:

• http://konsultasi.wordpress.com/2010/08/16/asuransi-takaful-haram/
• http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/hukum-asuransi.html
• http://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/07/hukum-asuransi-syariah/ 
• http://konsultasi.wordpress.com/2012/05/22/hukum-asuransi-syariah/
• http://chirpstory.com/li/61020
• http://mediaislamnet.com/2010/07/hukum-asuransi-syariah/
• http://studipemikiranislam.files.wordpress.com/2013/09/hukum-asuransi-syariah.pdf
• http://umuainana2.blogspot.com/2013/02/hukum-asuransi-syariah_6.html 
• http://pengusahamuslim.com/bagaimanakah-hukum-asuransi-dalam-islam-33/#.VB-a2FdH3IU

Menurut artikel-artikel tsb, yang satu sama lain tidak berbeda substansinya, setidaknya ada empat poin yang menjadikan asuransi syariah haram.

1.  Dalil hadis Asy’ariyyin yang digunakan sebagai dasar asuransi tidak tepat.

Hadis Asy’ariyyin yang dimaksud adalah: Nabi bersabda, “Kaum Asy’ariyin jika mereka kehabisan bekal dalam peperangan atau jika makanan keluarga mereka di Madinah menipis, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu lembar kain kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah, mereka itu bagian dariku dan aku pun bagian dari mereka.” (HR Muttafaq ‘alaih).

Menurut para pengkritik asuransi syariah, dalam hadis tersebut bahaya terjadi lebih dahulu, baru dilakukan proses ta’awun (tolong-menolong). Sedangkan dalam asuransi syariah, ta’awun dilakukan lebih dahulu padahal bahayanya belum terjadi sama sekali.

   2. Akad dalam asuransi syariah tidak sesuai dengan akad dhaman (pertanggungan) dalam 
       Islam. Mestinya ada tiga pihak, tapi dalam asuransi syariah hanya ada dua pihak.

Dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah r.a., diceritakan bahwa kepada Nabi Saw. pernah didatangkan sesosok jenazah agar beliau menyalatkannya. Lalu beliau bertanya, “Apakah ia punya utang?” Para sahabat berkata, “Benar, dua dinar.” Beliau bersabda, “Salatkan teman kalian!” Kemudian Abu Qatadah berkata, “Keduanya (dua dinar itu) menjadi kewajibanku, wahai Rasulullah.” Nabi Saw. pun lalu menyalatkannya. (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’I, dan al-Hakim).

Dalam hadis tersebut ada tiga pihak. Pertama, pihak yang menjamin/ penanggung (dhamin) adalah Abu Qatadah r.a. Kedua, pihak yang dijamin / tertanggung (madhmun ‘anhu) adalah jenazah. Ketiga, pihak yang mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu) adalah orang yang memberi utang kepada jenazah.

Sementara dalam asuransi syariah, hanya ada dua pihak, yaitu: Pertama, pihak yang menjamin/ penanggung (dhamin), yaitu para peserta semua; kedua, pihak yang mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu) yaitu para peserta semua. Jadi dalam asuransi syariah tidak terdapat pihak ketiga, yaitu pihak yang dijamin / tertanggung (madhmun ‘anhu).

  3. Terjadi multiakad atau akad ganda, yaitu penggabungan akad hibah dan akad tijarah

     (komersial), padahal Nabi melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan.

Ada beberapa hadis yang menyebutkan larangan membuat beberapa akad dalam satu akad, antara lain:

Pertama, hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah: “Rasulullah Saw. melarang jual beli dan pinjaman.”

Kedua, hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah: “Rasulullah Saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli (bay’atain fi bay’atin)”.

Ketiga, hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud: “Nabi Saw. melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqatain fi shafqatin).”

Keempat, hadis riwayat Thabrani dari Hakim Ibnu Hizam: “Nabi saw. telah melarang aku dari empat macam jual-beli yaitu: (1) menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli; (2) dua syarat dalam satu jual-beli; (3) menjual apa yang tidak ada pada dirimu; (4) mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin [kerugiannya].”

  4. Akad hibah (tabarru) dalam asuransi syariah tidak sesuai dengan pengertian hibah, 

      yaitu pemberian tanpa kompensasi.

Dalam asuransi syariah, peserta memberikan dana hibah tapi sekaligus mengharap kompensasi. Ini dianggap sama dengan menarik kembali hibah yang diberikan, yang hukumnya haram. Sabda Nabi Saw: “Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya.” (HR Bukhari dan Muslim). Juga sabda Nabi Saw: “Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya.” (HR Abu Dawud).

Tanggapan

Setelah membaca dalil-dalil di atas, bagaimanakah pendapat anda? Apakah anda setuju asuransi syariah itu haram?

Inilah tanggapan  terhadap kritik tersebut:

Pertama, mengenai dalil hadis Asy’ariyyin yang digunakan sebagai dasar asuransi.

• Menurut saya kritik ini tidak tepat pada sasaran. Hadis Asy’ariyyin bukanlah dalil asuransi syariah, dan dalam fatwa MUI tentang asuransi syariah, hadis ini tidak dicantumkan sebagai dalil. Silakan cek di http://www.asuransisyariah.asia/product/4/5/Fatwa-MUI-tentang-Tabbaru-Asuransi-Syariah
• Mungkin saja ada ulama lain yang menjadikan hadis ini sebagai dalil asuransi syariah, tapi pastilah bukan dalil satu-satunya atau dalil yang utama. Selain itu, meski tidak sepenuhnya tepat, setidaknya hadis ini dapat digunakan sebagai dalil bolehnya melakukan tolong-menolong dalam kesusahan.
• Saya setuju bahwa hadis tersebut bercerita tentang kegiatan tolong-menolong setelah terjadi musibah, dan tolong-menolong semacam ini baik serta dipuji oleh Nabi. Tapi apakah hadis tersebut melarang tolong-menolong sebelum terjadi musibah? Saya tidak melihatnya sama sekali.
• Tidak tepatnya dalil tidak otomatis membuat hukum asuransi syariah menjadi haram. Hal itu hanya menunjukkan bahwa perihal asuransi memang belum ada contohnya pada zaman Nabi, baik dalam praktik maupun ucapan.
• Dalam hal ini, kaidah yang patut digunakan adalah “Dalam muamalah, hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang.”
• Bisa baca ini juga  http://sharialearn.wikidot.com/fatwa-dsn

Kedua, tentang ketidaksesuaian akad asuransi syariah dengan akad dhaman dalam Islam.

• Saya setuju bahwa dalam hadis Abu Qatadah di atas, akad dhaman yang dicontohkan terdiri dari tiga pihak (Abu Qatadah sendiri, jenazah, dan pemberi utang). Tapi apakah hadis tersebut melarang akad dhaman dengan dua pihak?
• Jika kita tinjau kembali hadis Asy’ariyyin di atas, justru yang terjadi adalah tolong-menolong atau saling menanggung di antara dua pihak, yaitu pihak penanggung (dhamin) ialah kaum Asy’ariyyin dan pihak yang mendapat tanggungan (madhmun lahu) ialah kaum Asy’ariyyin juga. Di sini tidak terdapat pihak tertanggung (madhmun ‘anhu). Kita tahu bahwa tradisi kaum Asy’ariyyin ini mendapat pujian dari Nabi Saw.

Ketiga, tentang akad ganda.

• Hadis tentang pelarangan akad ganda atau multiakad tidak bisa dimaknai secara serampangan. Menurut saya, akad ganda yang dilarang itu adalah akad terhadap objek yang sama. Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ketidakjelasan akad, yang bisa membingungkan dan merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh: jika saya menyerahkan uang kepada seseorang, harus jelas apakah uang itu pinjaman ataukah pemberian. Dikatakan akad ganda jika suatu saat saya berkata uang itu pemberian, pada saat lain saya berkata uang itu pinjaman.
• Jika objeknya berbeda, meskipun dalam lingkup produk yang sama, hal itu tidak bisa disebut akad ganda. Bagaimana pun tiap objek memerlukan akadnya sendiri-sendiri, begitu pula objek yang sama tetapi pihak-pihaknya berbeda akan memerlukan akad tersendiri. Penggabungan akad-akad ini dalam suatu produk keuangan tidak bisa serta-merta disamakan dengan akad ganda yang dilarang oleh Nabi.
• Akad-akad dalam asuransi syariah tidak bisa disebut akad ganda, karena tiap akad berlaku untuk objek yang berbeda dan atau para pihak yang berbeda.
• Dalam asuransi syariah terdapat dua akad, yaitu akad tabarru (hibah) dan akad tijarah (komersial). Kedua akad ini objeknya berbeda, dan pihak-pihak yang terlibat pun berbeda.
• Objek akad tabarru adalah pengumpulan dana tabarru (hibah) oleh para peserta. Pihak yang terlibat adalah peserta sebagai individu dengan peserta sebagai kumpulan. Peserta sebagai individu menghibahkan sejumlah dana kepada peserta sebagai kumpulan, yang akan digunakan untuk menolong para peserta yang mengalami suatu musibah.
• Sedangkan objek akad tijarah adalah pengelolaan dana tabarru oleh perusahaan asuransi. Pihak yang terlibat adalah peserta (sebagai individu maupun kumpulan) dengan perusahaan asuransi. Akad tijarah yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah (perwakilan, penyerahan wewenang dengan upah).
• Pada produk asuransi yang mengandung nilai tunai (saving product), untuk unsur savingnya diberlakukan juga akad tijarah. Pihak yang terlibat adalah peserta sebagai individu dengan perusahaan asuransi. Akad tijarah pada unsur saving dapat menggunakan salah satu dari tiga bentuk, yaitu akad mudharabah (bagi hasil), akad mudharabah-musytarakah (jika perusahaan asuransi sebagai pengelola ikut menyertakan modalnya), atau akad wakalah bil ujrah (perwakilan, penyerahan wewenang dengan upah).
• Dalam konteks yang lebih luas, adanya beberapa akad dalam sebuah produk keuangan ataupun aktivitas ekonomi lain sesungguhnya tidak bisa dihindari. Contoh: pembelian rumah dengan cara kredit setidaknya melibatkan tiga pihak: pembeli, penjual, dan lembaga pembiayaan, di mana masing-masing memerlukan akad tersendiri yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Dalam sebuah kerja sama bisnis yang melibatkan banyak orang, di mana tiap-tiap pihak menyumbangkan kontribusi yang berbeda baik jenis maupun jumlahnya, tidak mungkin bisa dirangkum dalam sebuah akad saja.
• Akad ganda itu sendiri ada beberapa macam, tidak bisa seluruhnya dilarang. Lebih lanjut sila menyimak antara lain di sini: http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabahhybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia-2/. Menurut saya, tidak mungkin Nabi melarang sesuatu yang secara alamiah tidak bisa dihindarkan.

Keempat, tentang penarikan kembali dana hibah (tabarru).

• Poin keempat ini merupakan kritik yang paling substantif terhadap konsep asuransi syariah. Harus diakui, kritik ini sedikit banyak ada benarnya, namun tidak semua produk asuransi syariah dapat dikenakan kritik ini. Selain itu, konsep asuransi syariah sendiri terus berkembang menuju penyempurnaan seiring dengan kritik yang menyertainya.
• Seperti diketahui, pada asuransi syariah, akad hibah terjadi pada saat seorang peserta memberikan sejumlah dana untuk dikumpulkan dalam rekening dana tabarru. Dengan menghibahkan dana tabarru, peserta tersebut berniat untuk menolong para peserta lain, dan pada saat yang sama juga berharap akan mendapat pertolongan apabila dirinya yang mengalami musibah. Apakah hal ini diperbolehkan?
• Tentang penarikan kembali dana hibah, ini jelas haram dan dosa bagi siapa pun yang melakukannya, serta pantas dibenci oleh orang yang tadinya menerima hibah.
• Tapi yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah betul dalam asuransi syariah ada aktivitas penarikan dana hibah (tabarru) oleh peserta? Saat kapan, dalam kondisi apa, dan apakah hal itu dimungkinkan dalam aturan asuransi syariah sendiri? Hal ini harus betul-betul diperhatikan, supaya kita tidak sembarangan mengharamkan sesuatu.
• Sejauh yang saya ketahui dalam beberapa produk asuransi syariah, penarikan kembali dana hibah atau tabarru oleh peserta sama sekali tidak dimungkinkan. Sekali dana hibah peserta telah masuk ke dalam rekening tabarru, dana tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam masa amat singkat yang disebut freelook period (masa peninjauan polis, biasanya 7-14 hari dari tanggal polis diterima peserta). Jika peserta tidak setuju dengan ketentuan-ketentuan polis, dalam masa freelook, ia dapat mengajukan pembatalan polis dan premi (termasuk tabarru) yang telah disetorkan akan dikembalikan. Jika masa freelook telah terlewati, ia tidak akan bisa menarik kembali hibahnya walaupun di tengah jalan ia membatalkan kepesertaan.
• Bagaimana jika peserta mengalami suatu musibah dan mendapatkan bantuan sejumlah uang yang diambil dari dana tabarru, apakah hal itu bisa dikatakan sebagai penarikan kembali dana hibah? Ini salah satu yang dipersoalkan oleh kritikus asuransi syariah dan perlu dijawab dengan teliti.
• Contoh: Seorang peserta asuransi kesehatan membayarkan tabarru 2 juta setahun. Suatu ketika dia dirawat di rumah sakit dan mendapat penggantian biaya pengobatan sebesar 10 juta. Pertanyaannya, ketika peserta ini mendapatkan bantuan 10 juta, apakah bisa dikatakan dia telah menarik kembali dana hibahnya yang 2 juta?
• Menurut saya tidak. Ketika peserta tsb mendapatkan bantuan 10 juta dari rekening dana tabarru, di situ tidak dirinci misalnya 2 juta berupa pengembalian dana hibah, 8 juta berupa bantuan dari para peserta lain. Uang 10 juta tersebut adalah murni merupakan manfaat yang berhak dia terima sesuai manfaat asuransi yang diambilnya.
• Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan: Apakah boleh seorang penyumbang mendapatkan manfaat dari sumbangannya?
• Menurut saya boleh, dan dalam banyak kasus tidak bisa dihindarkan. Contoh: jika kita telah menyumbang sejumlah uang untuk masjid, bolehkah kita menarik kembali sumbangan kita dari masjid tersebut? Tentunya tidak boleh, bisa-bisa jadi bahan gunjingan orang sekampung. Tapi bolehkah kita mendapatkan manfaat dari masjid tersebut, seperti dalam bentuk air wudhu atau tempat shalat? Saya belum pernah mendengar ada yang melarang hal ini.
• Contoh lain: Jika kita mewakafkan sebidang tanah untuk pemakaman umum, bolehkah kita atau ahli waris kita mengambil alih tanah tersebut? Tentunya tidak boleh. Tapi bolehkah kita atau anggota keluarga kita ikut dimakamkan di situ? Boleh saja.
• Jadi, harus dibedakan antara menarik kembali dana hibah (yang dilarang) dengan mendapatkan manfaat dari hibah tersebut (yang dibolehkan). Ketika seorang peserta asuransi syariah mendapatkan dana klaim karena dia mengalami suatu musibah yang ditanggung, saat itu dia sedang menerima manfaat dari dana hibahnya.
• Titik krusial dari kritik keempat ini terletak pada satu aturan mengenai pembagian Surplus Underwriting. Sederhananya, surplus underwriting adalah selisih antara dana tabarru yang terkumpul dikurangi dana tabarru yang terpakai untuk membayar klaim.
• Tentang surplus underwriting ini, fatwa DSN-MUI No 53 Tahun 2006 menawarkan tiga alternatif: 1) Seluruhnya dikembalikan ke rekening dana tabarru sebagai dana cadangan klaim tahun selanjutnya. 2) Dibagikan sebagian kepada para peserta yang memenuhi syarat (biasanya jika tidak ada klaim di tahun tersebut), dan sebagian lagi kepada dana tabarru sebagai cadangan. 3) Dibagikan sebagian kepada para peserta yang memenuhi syarat, sebagian kepada dana tabarru sebagai dana cadangan, dan sebagian kepada perusahaan asuransi sebagai keuntungan.
• Alternatif kedua dan ketiga menurut saya perlu ditinjau ulang oleh para perumus fatwa. Meski jumlahnya kecil, pembagian surplus underwriting kepada para peserta yang memenuhi syarat dikhawatirkan masuk dalam cakupan hadis Nabi yang melarang seseorang menarik kembali hibahnya.
• Saya setuju dengan alternatif “keempat”, yaitu dibagikan sebagian kepada dana tabarru sebagai dana cadangan dan sebagian kepada perusahaan asuransi sebagai keuntungan.  Tak ada larangan bagi perusahaan untuk memperoleh bagian surplus, dan tambahan keuntungan sangat baik untuk keberlangsungan bisnis tolong-menolong ini
• .http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=83&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61&cntnt01returnid=15

• jika ingin belajar lebih banyak silahkan buka http://iecourse.blogspot.co.id/2014/09/himpunan-fatwa-dsn-mui-tentang-lembaga.html

• https://1c49edf5-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/alministfile/fatwa-dsn-mui/21-pedoman_asuransi_syariah.pdf?attachauth=ANoY7coPZN7qfU90twK44Cr_3HnUZyCNVQYHMfbMOpNq6OnSOl6cqe4Gqf5TUd0ySuJxbRSWU0UNuqyopaw816fGGnGOJ8HgIrRqirgWtng9Qf89kEb1nVDiIeu16x_9rrqWw554EDSdKqJR-jaNP2YOJnrzbIetvkh-n27bdFTtf4b1sSSZz5S1NMV3AKdQB4t3fKGC22Y-wtjQlRXZReteut6k32FJfRwknE-XzXYoNJ0S8O6LVdcCQQ3vZfbDAT1VBa_cwjXi&attredirects=0 

• https://1c49edf5-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/alministfile/fatwa-dsn-mui/81-Pengembalian_Dana_Tabarru.pdf?attachauth=ANoY7cpPYp-MBJTpR4Vxhw4WF4IXeTjvatrOl7qs5r6Ya93wvbmwUe26lZRdMPlF72seUrCeRZLRSL2sKEk677oprwj2WhRYJIwi235IAiNumWWe8KKSHzslFKjFz0b9_0Rp8Uh4QhzdVvoUrCC7fQpCO0vZSRzqhuaSF0x3_xmBIPxTlU20KhswX9_NKATYnfaCjzGG2TqZmKsGf9ztNyg7ijH-cUZfjll56ILybqSpoU8zn7-pC2srcOVRdCDqsH4P-89iq1SW&attredirects=0 

• https://1c49edf5-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/alministfile/fatwa-dsn-mui/53-tabarru_asuransi.pdf?attachauth=ANoY7cpmvJrtf3UIlT7qSwMojZEPYaor9tlQuUbTLflSgBCEoJavyNUsMEIkBWcxD_lP9ESv6JVBxnqnu4P0Q0hyhaC5_DW43y0h87KV91994Xn1yTRAJPFC6FiXcI5DwZ8HqeePPkbwPxE0ycmvUMItNJGL8GyQ3kImh-55IO8Ghk8VXrWkJWHe1kIqhpi21GqzUIpY2tEeRjs7A_cYdl3UUfQmyG5qSBX8KKZKeJQcDmb5lDfKbAlZm8PawaergSanqBsZCqCB&attredirects=0 

Demikian. Semoga bermanfaat untuk para pembaca, terutama yang masih galau dengan kehalalan asuransi syariah. Ditunggu masukan-masukannya terhadap isi artikel ini. [alifhayat]

Istilah Dalam Perbankan Syariah

saya sering berfikir tentang perbedaan pelaksanaan  dalam perbankkan yang kebetulan saya pernah menjadi bagian (sebagai karyawan bank syariah) Pada dasarnya operasi Bank Syariah (Bank Islam) tidak jauh berbeda dengan bank konvensional (bank komersil/umum) yaitu sebagai lembaga perantara. Bank Syariah berperan sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dengan debitur.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan penyandang dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara dan kemampuannya menghasilkan laba.

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Al Qur’an yaitu:

 Prinsip At Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an :

    “….dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…” (QS 5:2).

Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu…” (QS 4:29).

Perbedaan pokok antara perbankan islam dengan perbankan konvensial adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan islam. Bagi islam riba dilarang, sedang jual beli (al bai’) dihalalkan.

Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan dengan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

Prinsip bagi hasil:

1. Mudharabah

Yaitu bank memberikan modal, para nasabah bank memberikan keahlian mereka, sedangkan keuntungan dibagi menurut rasio yang disetujui.

Ada dua tipe mudharabah, yaitu mutlaqah (tidak terikat) dan muqayyadah (terikat).

Mudharabah mutlaqah: pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf).

Mudharabah muqayyadah: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

2. Murabahah

Dengan operasi murabahah, para klien bank membeli satu komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya pada mereka berdasarkan imbuhan harga teretentu menurut persetujuan mula antara kedua pihak.

3. Musharakah

Dengan musyarakah, baik bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkatan dan mencapai kata sepakat atas rasio laba dimuka untuk sesuatu waktu tertentu.

b. Prinsip Jual Beli (Al Bai’)

Pengertian jual beli meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera ataupun secara tangguh. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan syarat-syarat Al Bai’ menyangkut berbagai tipe jual beli tangguh.

Akad berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan. Setiap akad harus memenuhi unsur-unsur pokok (rukun akad), yaitu:

Sighat (ijab qabul): ijab berarti pernyataan melakukan ikatan dan qabul berarti pernyataan menerima ikatan.

• Muta’aqidaani yaitu pihak-pihak yang berakad

• Ma’qud fiih (obyek akad).

Sebelum terjadi ikatan, masing-masing pihak boleh mengajukan syarat-syarat asalkan dapat diterima oleh akal sehat. Akad yang shahih (cukup rukun dan syaratnya) berlaku dan mengikat, sebaliknya akad yang tidak shahih (kekurangan rukun dan syaratnya) tidak berlaku dan tidak mengikat.

c. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, telah diidentifikasi dam diuraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis jual beli yang dilarang umat islam. Macam atau jenis jual beli itu antara lain:

1.    Bai’ al mutlaqah yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

2.    Bai’ al muqayyadah yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jaln keluar bagi transaksi eksport yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut counter trade.

3.    Bai’ al sharf yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah denga dolar, dolar dengan yen dan sebagaimya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) atau berupa uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).

4.    Bai’ al murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, ternasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

5.    Bai’ al musawamah adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberi tahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

6.    Bai’ al muwadha’ah yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-narang atau aktifa tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

7.    Bai’ as salam adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Bai’ as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

8.    Bai’ al istishna’ hampir sama dengan bai’ as salam yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Diantara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan sebagai modal pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bai al murabahah, bai’ as salam dan bai’ al istishna’.

d. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli

Sewa (ijarah) dan sewa-beli (ijarah wa iqtina’ atau disebut juga ijarah muntahiyah bi tamlik) oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah islam. Al ijarah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Prinsip sewa dan sewa beli adalah sebagai berikut:

Prinsip qard

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih, qard dikategorikan sebagai akad tathawwu’, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Bank juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek.

Prinsip al wadi’ah

Wadi’ah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Dengan demikian maka pengertian istilah wadi’ah adalah akad antara pemilik barang (mudi’) dengan penerima titipan (wadi’) untuk menjaga harta/modal (ida’) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Ada dua tipe wadi’ah, yaitu:

1. Wadi’ah yad amanah

Adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, artinya ia tidak harus mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian yang atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi wadi’ah yad dhamanah.

2. Wadi’ah yad dhamanah

Adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan sekaligus penjamin keamanan asset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut.

e. Penggunaan Dana Bank Syariah

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktifa bank yaitu:

1. Aktifa yang menghasilkan

2. Aktifa yang tidak menghasilkan

Aktifa yang menghasilkan adalah berupa infestasi dalam bentuk:

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

Penbiayaan berdasarkan prinsip sewa

Surat-surat berharga syariah dan infestasi lainnya

Aktifa yang tidak menghasilkan terdiri dari:

Aktifa dalam bentuk tunai

Aktifa dalam bentuk tunai terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank central, giro pada bank dan barang-barang tunai lainnya yang masih dalam proses penagihan.

Qard (pinjaman)

Pinjaman Qard al hasan adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima qard

Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas ini terdiri dari bangunan gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

Jadi sumber pendapatan bank syariah terdiri dari :

• Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah

• Keuntungan atas kontrak jual beli

• Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina, dan

• Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya

f. Sumber-Sumber Sana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tapi berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada satu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.

Sumber dana bank syariah terdiri dari:

1. Modal inti

Adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Modal inti terdiri dari:

Modal yang disetor oleh para pemegang saham, hal ini dikarenakan sumber utama dari modal perusahaan adalah saham.

Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.

Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

2. Quasi ekuitas (mudharabah account)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antar keduanya dengan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai pengusaha, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

• Rekening investasi umum

• Rekening investasi khusus

• Rekening tabungan mudharabah

3. Titipan (wadi’ah) atau simpanan tanpa imbalan

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

semoga tulisan ini bermanfaat ",dan bank syariah (islam bisa menjadi bank konvensional terkemuka di dunia pada umumnya  dan bermanfaat untuk umat islam pada khususnya ) selamat bergabung dan menabung "yuk" di bank syariah "dan sosialisasikan pada masyarakat "dlm menunjang  kebutuhan perbankkan dan dalam penyimpan serta melakukan transaksi perputaran uang ".

"budayakan menabung di bank syariah dgn pola hidup yg sar "i

kini saatnya umat islam maju dan beralih kebank yg syariah ....!

Apa Hukum Asuransi Dalam Pandangan Islam

Apa Hukum Asuransi Dalam Pandangan Islam

Islam memiliki sebuah sistem yang mampu memberikan jaminan atas kecelakaan atau mushibah lainnya melalui sistem zakat. Bahkan sistem ini jauh lebih unggul dari asuransi konvensional karena sejak awal didirikan memang untuk kepentingan sosial dan bantuan kemanusiaan. Sehingga seseorang tidak harus mendaftarkan diri menjadi anggota dan juga tidak diwajibkan untuk membayar premi secara rutin. Bahkan jumah bantuan yang diterimanya tidak berkaitan dengan level seseorang dalam daftar peserta tetapi berdasarkan tingkat kerugian yang menimpanya dalam musibah tersebut.

Dana yang diberikan kepada setiap orang yang tertimpa musibah ini bersumber dari harta orang-orang kaya dan membayarkan kewajiban zakatnya sebagai salah satu rukun Islam.

Di masyarakat luar Islam yang tidak mengenal sistem zakat, orang-orang berusaha untuk membuat sistem jaminan sosial, tetapi tidak pernah berhasil karena tidak mampu menggerakkan orang kaya membayar sejumlah uang tertentu kepada baitul mal sebagaimana di dalam Islam. Yang tercipta justru sistem asuransi yang sebenarnya tidak bernafaskan bantuan sosial tetapi usaha bisnis skala besar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sisi bantuan sosial lebih menjadi lips service (penghias) belaka sementara hakikatnya tidak lain merupakan pemerasan dan kerja rentenir.

Mekanisme asuransi konvensional yang mereka buat ini adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan kepada pesertanya sejumlah harta ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai konsekuensi/imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dari peserta.

Jadi asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.

Dari segi bentuk transaksi dan praktek ekonomi syariat Islam, asuransi konvensional hasil produk non Islam ini mengandung sekian banyak cacat syar`i, antara lain :

• Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.
• Akad asuransi ini adalah akad idz’an (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung.
• Mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
• Pada perusahaan asuransi konvensional, uang masuk dari premi para peserta yang sudah dibayar akan diputar dalam usaha dan bisnis dengan praktek ribawi.
• Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Ihktilaf sebagian ulama yang membolehkan asuransi

Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi tiga, yaitu:

a. Pendapat pertama : Mengharamkan

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

• Asuransi sama dengan judi
• Asuransi mengandung ungur-unsur tidak pasti.
• Asuransi mengandung unsur riba/renten.
• Asurnsi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
• Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
• Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
• Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

b. Pendapat Kedua : Membolehkan

Pendapat kedau ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Isalm pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:

• Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
• Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
• Saling menguntungkan kedua belah pihak.
• Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
• Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil)
• Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniyah).
• Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.

c. Pendapat Ketiga : Asuransi sosial boleh dan komersial haram

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).

Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.


Perbedaan asuransi syariah dan konvensional

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal.

• Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan).
• Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
• Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
• Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
• Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.
• Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.

Apa Beda Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional

Apa Beda Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional

Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi tiga, yaitu: a. Pendapat pertama: Mengharamkan Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah: Asuransi sama dengan judi. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti. Asuransi mengandung unsur riba/renten. Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah. b. Pendapat Kedua: Membolehkan Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Isalm pada Universitas Kairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan: Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Saling menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil). Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniyah). Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen. c. Pendapat Ketiga: Ada yang Haram dan Ada yang Tidak Asuransi sosial boleh dan komersial haram. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu. Asuransi Syariah Prinsip Asuransi Syariah Suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Asuransi syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorentasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah SWT berfirman, "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." Asuransi syariat tidak bersifat mu'awadhoh, tetapi tabarru' atau mudhorobah. Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syari'at. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambilah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetepi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar'i. Ciri-Ciri Asuransi Syari'ah Asuransi syariah memiliki beberapa ciri utama: Akad asuransi syari'ah adalah bersifat tabarru', sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru', maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah kentungan hasil mudhorobah bukan riba. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama). Dalam asuransi syari'ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah seperti dalam asuransi takaful. Akad asuransi syari'ah bersih dari gharar dan riba. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal : Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan). Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru' (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.